Indonesia Jadi Calon Tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026, Penetapan Digelar 8 Januari
RSI.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi dipilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026.
Keputusan krusial ini dikonfirmasi oleh Kemlu RI dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (24/12/2025).
Rencananya, nominasi tunggal dari kawasan Asia-Pasifik ini akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang dijadwalkan pada 8 Januari 2026.
Terpilihnya Indonesia bukan tanpa alasan. Posisi ini merupakan buah dari konsistensi Indonesia dalam menyuarakan isu kemanusiaan tanpa memihak blok kekuatan tertentu.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI dalam pernyataannya.
Dukungan luas ini juga membuktikan rekam jejak Indonesia yang dianggap sukses menjadi jembatan (bridge builder) dalam berbagai isu HAM yang kompleks di dunia.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” tuturnya.
Jika nantinya resmi ditetapkan, jabatan prestisius ini akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Suryodipuro. Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga integritas badan dunia tersebut.
Dalam menjalankan mandatnya nanti, Indonesia berjanji akan memimpin jalannya sidang dan proses internal secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Indonesia ingin memastikan suara negara berkembang tetap terdengar dalam tata kelola HAM global.
Menariknya, kepemimpinan Indonesia pada tahun 2026 akan bertepatan dengan peringatan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB.
Momentum emas ini akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong reformasi tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif dan mengedepankan kerja sama antarnegara.
Pemerintah RI pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh negara di kelompok Asia-Pasifik atas dukungan ini.
“Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua orang di dunia,” katanya.
Sebagai informasi, posisi Ketua Dewan HAM PBB ditentukan berdasarkan rotasi kawasan setiap tahunnya. Saat ini, Indonesia masih menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk masa jabatan 2024–2026.
Sumber: beritanasional.com
